1 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti : a. telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya , atau perbuatan tercela; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 2mencabut jabatannya apabila Presiden sungguh – sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD. Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden12. Berikutjawaban yang paling benar dari pertanyaan: Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh. Langsung ke isi. Ppdb Riau Apabila Melanggar UUD 1945, Presiden RI Dapat Diberhentikan Oleh? Februari 14, 2022 oleh reza sinta. Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? DPR; MK; MPR; . Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 24/10/2022. Foto Zamachsyari/KumparanEks Wamenkumham, Denny Indrayana, mengaku sudah bersurat ke DPR untuk mendorong proses pemakzulan impeachment Presiden Jokowi. Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, hingga saat ini ia masih belum melihat surat yang dimaksud."Ya sampai sekarang saya belum pernah melihat suratnya. Sehingga kalau ada surat itu, kemudian kita mesti juga tahu suratnya ditujukan ke mana karena di DPR kan ada mekanisme-mekanisme yang ada," kata Dasco di Gedung DPR RI, Kamis 8/6.Dasco lalu diperlihatkan isi surat itu oleh wartawan yang intinya Denny Indrayana meminta DPR menggelar hak angke atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi terkait cawe-cawe di Pilpres."Ya dia enggak bisa dong. Ini kan dia mau suruh DPR," tutur Ketua Harian Gerindra menekankan, surat Denny harus diberikan secara resmi untuk bisa diproses hingga dibahas oleh pimpinan DPR. Sehingga, Dasco enggan menanggapi lebih jauh karena belum menerima surat yang Indrayana, kuasa hukum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, daftarkan gugatan ke PTUN Jakarta, Rabu 1/2. Foto Thomas Bosco/kumparan"Kalau itu kemudian dimasukkan ke pimpinan DPR, tentunya surat tersebut akan dibahas di dalam bamus untuk kemudian disampaikan kepada fraksi-fraksi atau kemudian surat tersebut dimasukkan ke komisi teknis," jelas Dasco."Ya mungkin komisi teknis yang akan membahasnya dan kemudian akan diberikan informasi hasil pembahasan tersebut kepada pimpinan atau fraksi-fraksi, begitu mekanismenya. Dan sekarang saya belum lihat suratnya," Denny Indrayana, cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi jelang pilpres diduga melanggar konstitusi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak Denny mengevaluasi Pemilu 2009. Menurutnya, saat itu, terjadi juga penggunaan instrumen negara untuk menaikkan suara parpol tertentu hingga 300 dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7B ayat 1 UUD NKRI 1945. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. [caption id="attachment_64463" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/admin KOMPAS"][/caption] UUD Negara memberikan jalan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga tanggal 10 Nopember 2001. Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B 1 Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6 Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah Pansus Bank Century sekarang berjalan menuju pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden? Para anggota Pansus beramai-ramai menyatakan bahwa Pansus sama sekali tidak ada maksud berjalan kesana. Tapi siapa tahu, pekerjaan politik tersebut berujung pada apa yang dipopulerkan media dengan pemakzulan? Putusan politik tidak bisa ditebak dan diterka-terka? Pagi ngomong A sore sudah berubah B. Makanya bisa dimengerti jika Bapak Presiden SBY mengumpulkan para Pejabat Tinggi Negara di Istana Presiden Bogor belum lama ini. Kiranya ada maksud mengantisipasi kalau-kalau akhirnya Pansus berjalan kearah sana. Bisa jadi tujuan akhirnya Pemberhentian Presiden/dan atau Wakil Presiden jika terbukti dari pekerjaan Pansus kasus Bank Century membuahkan hasil temuan bahwa di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi yang melibatkan Presiden dan /atau Wakil Presiden??????. Diantara sekian alasan / dasar untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dari hasil pekerjaan politik Pansus Bank Century hanya mungkin dengan menggunakan satu alasan saja. Bilamana di dalam kebijakan Bank Century tersebut mengandung muatan tindak pidana korupsi, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat di dalamnya. Tentu saja temuan semacam ini harus ditindak lanjuti oleh KPK. Apabila KPK mengusut dan menetapkan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Budiono sebagai tersangka, mengajukannya ke Penuntut Umum untuk diajukan ke Pengadilan sebagai terdakwa dan kemudian diputus bersalah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mungkin sampai tingkat kasasi. Barulah DPR punya alasan untuk mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana korupsi. Sungguh masih panjang jalannya??? Mestinya DPR tidak bisa mengajukan permintaan semacam itu tanpa terlebih dulu ada putusan peradilan pidana yang mempidana yang bersifat tetap karena melakukan korupsi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuat putusa yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan korupsi tanpa terlebih dulu ada putusan peradilan pidana yang menghukum yang telah bersifat tetap. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus dan menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana tertentu termasuk korupsi, tanpa terlebih dulu ada dan didasarkan pada putusan peradilan pidana yang mempidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Meskipun Pasal 7B Ayat 5 UUD Negara menyatakan bahwa "Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ..." Kata memutuskan dalam rumusan tersebut tidak sama nilai dan artinya dengan peradilan pidana yang memutuskan tentang "keyakinan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan". Sifat putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat declaratoir/menyatakan saja, setelah ada putusan peradilan pidana yang menghukum. Pandangan saya itu dilihat dai sudut sistem hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana. Pandangan seperti itulah yanglebih rasional dan sesuai sesua logika. Logikanya ialah, bila MK memang benar berhak memeriksa dan memutus dan menetapkan Presiden/Wknya telah melakukan korupsi atau kejahatan berat tertentu, sementara perkara itu kemudian bergulir ke pengadilan pidana melalui penyidikan dan penuntutan, maka sangat mungkin putusan MK yang semula menyatakan bersalah karena korupsi dapat bertentangan dengan putusan peradilan pidananya. Mengapa demikian? Karena cara-cara mengadili dan memutus di MK sangat berbeda dan bertolak belakang dengan cara pemeriksaan dan memutus di peradilan pidana. Pada peradilan pidana harus menjalankan dan tunduk pada hukum acara pidanakhususnya hukum pembuktian yang sangat ketat untuk menyatakan sesorang bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhka pidana. Sebaliknya MK tidak, semata-mata kekuatan politik saja. Apa jadinya jika putusan peradilan pidana membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukum, sementara putusan MK yang lebih dulu menyatakan Presiden/Wk bersalah melakukan korupsi. Kacaulah jadinya. Untuk menghidari keadaan yang demikian, kiranya pandangan saya dari sudut hukum pidana ada benarnya. Lagi pula, jika benar MK berwenang memutus dan menetapkan sendiri Presiden/Wknya bersalah karena korupsi, berarti UUD kita bertentangan dengan azas-azas hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana, dimana lembaga yang berwenang menentapkan seseorang bersalah karena melakukan tindak pidana adalah lembaga peradilan pidana. Atau harus dianggap bahwa Pasal 7A adalah perkecualian. Tapi apa bisa ya, perkecualian dari UU kok ada dalam UUD. Mestinya perkecualian dari UUD itu ada dalam UU atau di bawahnya, bukan sebaliknya? Jelasnya, bahwa untuk menghentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan menggunakan alasan melakukan tindak pidana berat termasuk korupsi, tidak bisa semata-mata melalui kekuatan politik di DPR dan MPR saja, tetapi harus didahului oleh proses perkara pidana di dalam sidang peradilan pidana. Penulis tidak menghendaki menggelindingnya pengungkapan/penyelesaian kasus Bank Century menuju ke pemberhentian Presiden. Cukuplah, jika memang di dalam pengambilan kebijakan terhadap Bank Century yang bikin heboh ini sampai pada pernyataan DPR adanya kesalahan saja. Tidak perlu dilakukan pengusutan ke arah pidana, Keputusan DPR mengenai hal yang demikian merupakan pukulan yang sangat berat bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta jajran kabinetnya. Siapa tahu ada menteri yang karena itu mengundurkan diri secara sukarela, meniru negara-negara maju di dunia ini. Jika terbukti benar hasil kerja Pansus berujung pada keputusan bahwa pengambilan kebijakan Bank Century meupakan kesalahan/kekeliruan yang mengandung korupsi. Jaksa Agung dapat menggunakan haknya untuk menghentikan agar keputusan yang demikian tidak menggelinding terus sampai ke penututan pidana dengan cara mendeponir atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum melalui Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004. Kiranya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi rakyat bila Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah jalan dihentikan. Kita mengharap DPR tidak menciptakan suatu keadaan yang memaksakan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghadapi perkara pidana pada saat sedang menjalankan tugas jabatannya. Karena sekali terjadi akan menjadi Preseden buruk. Sabar....??? Meskipun dari sudut hukum sah-sah saja, tetapi akibat akhirnya bagi rakyat sangat tidak menguntungkan. Bilamana pemerintahan diganggu terus, pemerintahan tidak dapat focus dalam upaya menjalankan program-progamnya, yang berimbas pada rakyat seluruhnya. Keadaan yang demikian ini dapat dijadikan alasan pemerintah pada saat program mensejahterkan rakyat tidak tercapai. Demikian pendapat penulis. Kali yang lain kita ketemu lagi. H. Adami Chazawi FH UB Kampus FH UB 30 Januari 2010. Lihat Politik Selengkapnya BerandaKlinikKenegaraanMekanisme Pemberhent...KenegaraanMekanisme Pemberhent...KenegaraanRabu, 27 April 2022Bisa tidak sih presiden diberhentikan karena sebuah kasus? Apa syarat pemberhentian presiden? Apakah pemberhentian itu sama dengan impeachment? MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan siapa?Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mekanisme Pemberhentian Presiden yang dibuat oleh Sovia Hasanah, dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 10 November Itu Impeachment?Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, patut Anda catat, istilah impeachment dan pemberhentian presiden merupakan hal yang berbeda namun saling Roestandi dalam buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab hal. 168 menjelaskan impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge berarti menuduh atau lanjut dijelaskan impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara Roestandi hal. 177 lebih lanjut menjelaskan berdasarkan Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat 2 UUD 1945 bahwa pejabat yang dapat di-impeach adalahPresiden;Wakil Presiden;Presiden dan Wakil pasal-pasal tersebut diatur mengenai mekanisme impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang dapat mengakibatkan pemberhentian Presiden Pemberhentian PresidenAdapun terkait alasan dilakukannya pemberhentian presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “MPR”, Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikutPresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa pemberhentian presiden oleh MPR dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR.Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, Hamdan Zoelva dalam buku Impeachment Presiden hal. 51 mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaituMelakukan pelanggaran hukum berupa Penghianatan terhadap negara;Korupsi;Penyuapan;Tindak pidana berat lainnya; atauPerbuatan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemberhentian Presiden atau Wakil PresidenSetelah mengetahui bahwa pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pemberhentian tersebut?Berikut kami ringkas mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenUsul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi “MK” untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.[1]Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.[2]MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.[3]Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.[4]MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.[5]Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.[6]Sehingga, dapat kita ketahui bahwa pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian presiden MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Roestandi. Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab. Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006;Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden. Jakarta Konstitusi Press, 2005.[2] Pasal 7B ayat 3 UUD 1945[3] Pasal 7B ayat 4 jo. Pasal 24C ayat 2 UUD 1945[4] Pasal 7B ayat 5 UUD 1945[5] Pasal 7B ayat 6 UUD 1945[6] Pasal 7B ayat 7 UUD 1945Tags Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat MPR, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara republik Indonesia bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Masa jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia adalah lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai Dasar Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil PresidenTata Cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Baik presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam masa jabatannya apabila Terbukti melakukan pelanggaran hukum. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut Melakukan pengkhianatan terhadap negara. Korupsi. Penyuapan. Tindak pidana berat lain. Perbuatan tercela. Baca juga Persyaratan Calon Presiden Tata Cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yaitu Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pendapat Dewan Perwakilan rakyat dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan usulan dimaksud hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perlu menjadi perhatian juga bahwa dalam ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, “presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR”. -RenTo030620- Tags Presiden, Top 2022

apabila melanggar uud 1945 presiden ri dapat diberhentikan oleh